Dasar Hukum Surat Edaran Dirjen tentang Optimalisasi PNBP tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan dan Pemasaran terhadap para pemegang IUP Bentuk Usaha Pertambangan Umum Jenis PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum – 4% Pemerintah Pusat – 6% Pemerintah Daerah Jenis Kewajiban Keuangan Perusahaan Pertambangan PAJAK PNBP PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH Pajak Penghasilan … Read more
Mendekati masa akhir izin operasional tambang sering kali menjadi periode dengan tensi tinggi bagi manajemen perusahaan. Ketidakpastian mengenai keberlanjutan operasional bukan hanya mengancam arus kas, tetapi juga memicu risiko sistemik terhadap investasi jangka panjang yang telah ditanamkan selama berdekade. Dalam lanskap regulasi yang semakin ketat, memitigasi risiko diskualifikasi administratif bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan … Read more
O PERSYARATAN 1 Profil Perusahaan dengan Mencantumkan : A. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang maksud dan tujuan bergerak dibidang : Pertambangan Dan Perdagangan Hasil Pertambangan batubara – Susunan Direksi Perusahaan – Susunan Pemegang Saham B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) C. SIUP/BKPM (PMA) (salah satu bidang usahanya bergerak dibidang perdagangan batubara) D. Tanda … Read more
1 Surat Permohonan 2 Lampiran A Lampiran permohonan – Foto copy Akta Perubahan Terakhir – Foto copy Tanda Daftar Perusahaan – Foto copy Surat Keterangan Domisili Tenaga Ahli – Foto copy KTP/IMTA – Foto copy Ijasah – Foto copy sertifikat keahlian – Curicullum Vitae (CV) – Surat Pernyataan Tenaga Ahli B Lampiran laporan keuangan C … Read more
1 Surat Permohonan 2 Lampiran A Lampiran permohonan – Foto copy NPWP – Foto copy Akta Pendirian Perusahaan – Foto copy Akta Perubahan Terakhir – Foto copy Tanda Daftar Perusahaan – Foto copy Surat Keterangan Domisili Tenaga Ahli – Foto copy KTP/IMTA – Foto copy Ijasah – Foto copy sertifikat keahlian – Curicullum Vitae (CV) … Read more
No UNDANG-UNDANG NO. 11 TH 1967 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 1 – Kekayaan Tambang disebut bahan galian- Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah (pasal 1) – Kekayaan tambang disebut Mineral dan Batubara- Dikuasai negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah (pasal 4)- Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan Batubara untuk kepentingan nasional – Pemerintah berwenang menetapkan … Read more
Berita Acara Hasil Rekonsiliasi SK Pecadangan Wilayah (legalisir asli) SK Eksplorasi (legalisir asli) IUP Operasi Produksi (legalisir asli) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Akta Perusahaan dan Perubahan Terakhir
B. Second Generation 1 Antang Gunung Meratus Atang Latif (18%) PT. Baramulti (50%) Omar Putihrai (23%) Iwan Suhardiman (7%) Anthony Putihrai (2%) 08/1994 South Kalimantan 22,433 Ha Construction Tamara Center, Suite 406 Jl. Jend. Sudirman Kav 24, Jakarta Tel.: 520-6783, 520-6786 Fax: 520-6785 2 Bahari Cakrawala Sebuku Strait Sebuku Pte. Ltd (80%) PT. Rakya Wahana … Read more
IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal … Read more
1 MOU/Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus Dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku, dgn data : a. Spesifikasi Bahan Galian b. Volume (TONASE) c. Harga Jual Beli Komoditas d. Jangka Waktu Mou / Perjanjian e. Bermaterai Cukup 2 MOU/Perjanjian Jual Beli/Purchase Order Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus Dengan Pembeli … Read more