peraturan

RKAB Satu Tahun Picu Ketidakpastian Hukum di Sektor Tambang

Tambang – 25 Oktober 2025 — Keputusan pemerintah mengembalikan masa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang menjadi satu tahun melalui Permen ESDM No. 17/2025 menuai sorotan pelaku usaha. Kebijakan ini dianggap menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko investasi, setelah sebelumnya masa RKAB diperpanjang menjadi tiga tahun lewat Permen ESDM No. 10/2023 dan diperkuat PP No. […]

RKAB Satu Tahun Picu Ketidakpastian Hukum di Sektor Tambang Read More »

Rencana Penutupan Tambang Batubara di Indonesia

Dalam satu dekade terakhir, isu penutupan tambang di sektor pertambangan batubara Indonesia menjadi semakin krusial, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kebutuhan akan transisi energi bersih. Penutupan tambang tidak sekadar soal menghentikan operasi produksi, melainkan melibatkan proses teknis dan administratif yang kompleks, serta berkaitan erat dengan aspek regulasi, lingkungan, ekonomi, sosial,

Rencana Penutupan Tambang Batubara di Indonesia Read More »

Aturan AMDAL dan Persetujuan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Batubara di Indonesia hingga 2025

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen krusial dalam sistem perizinan lingkungan di Indonesia, khususnya untuk sektor yang berdampak besar seperti pertambangan batubara. Fungsi utama AMDAL adalah memastikan bahwa setiap rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar pada lingkungan telah melalui proses kajian, mitigasi, dan pemantauan lingkungan secara sistematis sebelum aktivitas dimulai. Sejalan dengan itu,

Aturan AMDAL dan Persetujuan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Batubara di Indonesia hingga 2025 Read More »

Regulasi Studi Kelayakan Tambang Batubara di Indonesia Sampai 2025

Studi kelayakan merupakan tahap kritis dalam siklus hidup proyek pertambangan batubara di Indonesia. Keberadaan studi kelayakan tidak hanya wajib secara regulasi sebagai syarat peralihan dari tahap eksplorasi menuju operasi produksi, namun juga menjadi dasar semua perencanaan teknis, pengelolaan lingkup lingkungan, hingga proyeksi keekonomian tambang. Pemerintah telah mengatur secara rinci mengenai format, tata cara penyusunan, evaluasi,

Regulasi Studi Kelayakan Tambang Batubara di Indonesia Sampai 2025 Read More »

Studi kelayakan dalam kegiatan pertambangan

Studi kelayakan dalam kegiatan pertambangan diatur dalam beberapa regulasi utama, terutama Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020. Studi ini wajib dilakukan sebelum tahap operasi produksi. 📘 Dasar Hukum Studi Kelayakan Pertambangan 1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2021 2. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 3. Permen

Studi kelayakan dalam kegiatan pertambangan Read More »

PP 39/2025 Terbit, Buka Akses Tambang untuk Koperasi, UMKM, dan Ormas Keagamaan

Kontan – 07 Oktober 2025 — Pemerintah resmi menerbitkan PP No. 39 Tahun 2025 sebagai turunan UU No. 2/2025 Minerba, menggantikan PP No. 96/2021, dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 11 September 2025. Aturan ini memperluas partisipasi koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan dalam kegiatan pertambangan dan hilirisasi. Melalui Pasal 26F, WIUP dapat diberikan secara prioritas

PP 39/2025 Terbit, Buka Akses Tambang untuk Koperasi, UMKM, dan Ormas Keagamaan Read More »