rkab

\”No Tax Clearance, No RKAB\”: DJP Ultimatum 1.800 Pengusaha Tambang Wajib Lunasi Pajak

CNBC – 01 Desember 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu bersama Ditjen Minerba mengambil langkah tegas untuk mengamankan penerimaan negara dengan memanggil 1.800 pengusaha tambang dalam sosialisasi hibrida, Senin (1/12). Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan bukti pelunasan pajak (tax clearance) sebagai syarat mutlak kelengkapan dokumen pengajuan Rencana Kerja dan […]

\”No Tax Clearance, No RKAB\”: DJP Ultimatum 1.800 Pengusaha Tambang Wajib Lunasi Pajak Read More »

RKAB Satu Tahun Picu Ketidakpastian Hukum di Sektor Tambang

Tambang – 25 Oktober 2025 — Keputusan pemerintah mengembalikan masa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang menjadi satu tahun melalui Permen ESDM No. 17/2025 menuai sorotan pelaku usaha. Kebijakan ini dianggap menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko investasi, setelah sebelumnya masa RKAB diperpanjang menjadi tiga tahun lewat Permen ESDM No. 10/2023 dan diperkuat PP No.

RKAB Satu Tahun Picu Ketidakpastian Hukum di Sektor Tambang Read More »

Regulasi RKAB dan Pelaporan Lainnya: Permen ESDM No. 15 Tahun 2024 & No. 10/2023

1. Permen ESDM No. 15 Tahun 2024 (Revisi Permen 10/2023) Permen ini berfungsi sebagai aturan transisi dan penyesuaian sebelum diberlakukannya Permen ESDM 17/2025, terutama terkait pengajuan ulang RKAB, larangan aktivitas jika permohonan ditolak, hingga penguatan pertanggungjawaban hukum atas dokumen. 2. Permen ESDM No. 10 Tahun 2023 Merupakan dasar bagi pelaporan dan perencanaan usaha pertambangan (RKAB,

Regulasi RKAB dan Pelaporan Lainnya: Permen ESDM No. 15 Tahun 2024 & No. 10/2023 Read More »

⚖️ Aturan RKAB Baru: Kuota Tambang \’Otomatis Disetujui\’ Jika Menteri Tak Respons 8 Hari

Bloomberg – 10 Oktober 2025 — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi menetapkan masa berlaku RKAB pertambangan menjadi satu tahun, lewat Permen ESDM No. 17 Tahun 2025 yang diundangkan pada 3 Oktober 2025. Beleid ini mempercepat proses persetujuan RKAB dan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Evaluasi dan revisi RKAB dibatasi maksimal tiga kali dan harus

⚖️ Aturan RKAB Baru: Kuota Tambang \’Otomatis Disetujui\’ Jika Menteri Tak Respons 8 Hari Read More »

Resmi! Pemerintah Pangkas Masa Berlaku RKAB Jadi Satu Tahun Demi Kontrol Harga

CNBC/Reuters – 08 Oktober 2025 — Kementerian ESDM resmi memperpendek masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun, melalui Permen ESDM No. 17/2025 yang berlaku 3 Oktober 2025. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kendali atas produksi mineral dan batubara agar lebih terukur dan menjaga stabilitas harga. Perusahaan wajib mengajukan RKAB

Resmi! Pemerintah Pangkas Masa Berlaku RKAB Jadi Satu Tahun Demi Kontrol Harga Read More »

Bahlil Pastikan Penerbitan Persetujuan RKAB Minerba per 1 Tahun Berlaku 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) menjadi satu tahun sekali akan berlaku tahun depan. Saat ini, persetujuan RKAB berlaku setiap tiga tahun sekali melalui sistem digital e-RKAB. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 dan

Bahlil Pastikan Penerbitan Persetujuan RKAB Minerba per 1 Tahun Berlaku 2026 Read More »