Revisi UU Minerba Dinilai Untungkan Elite, Abaikan Warga
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU) Minerba menjadi gerbang besar untuk ekspansi industri pertambangan, ditandai dengan persoalan jaminan tidak ada perubahan tata ruang hingga bagi-bagi konsesi untuk perguruan tinggi. Koordinator Jatam Melky Nahar menyatakan, revisi UU Minerba hanya akan menguntungkan kepentingan elite dan mengabaikan warga yang terdampak.. “Apalagi, 61 persen anggota DPR terafiliasi bisnis, lalu sekitar 70 persen anggota Kabinet Merah Putih datang dari latar belakang pebisnis juga,” ujar Melky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/1/2025). Sementara potensi ekspansi industri tambang meluas, pada saat yang sama DPR RI tetap mempertahankan keberadaan Pasal 162 yang berpotensi mengkriminalisasi warga terdampak. Selain itu, Jatam juga tidak melihat ada upaya DPR mendorong penegakan…
Kampus Bisa Kelola Tambang, Kemendikti: Dekatkan Sumber Pendanaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) siap untuk terlibat dalam pemberian izin kelola tambang pada perguruan tinggi. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek Prof. Togar M Simatupang usai rapat tertutup dengan Komisi X DPR, Kamis (23/1/2025). “Kami sampaikan juga bahwa kementerian belum dilibatkan atau kita lagi posisi menunggu dari masyarakat ataupun dari Baleg, kami siap untuk ikut,” kata Prof. Togar dikutip dari Kompas.com, Jumat (24/1/2025). Prof. Togar dukung adanya usulan tersebut. Sebab membiarkan perguruan tinggi mengelola tambang akan mendekatkan kampus dengan sumber pendanaan. “Karena itu termasuk salah satu kebijakan dalam pendidikan tinggi yang dekat dengan apa, dekat dengan pendanaan, seperti itu kira-kira,” ujarnya. Sementara itu, pengamat…
Prabowo Ingin Tanam 2 Juta Hektar Aren untuk Bioetanol, Butuh Rp 120 Triliun
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki rencana untuk menanam 2 juta hektar aren yang bisa memproduksi bioetanol untuk menjadi substitusi bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut disampaikan Raja dalam rapat antara Kemenhut dan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). “Pak Prabowo merencanakan menanam 2 juta hektar aren. Kalau 1,1 juta hektar saja kita tanam, artinya kita bisa memproduksi 26 juta kiloliter bioetanol. Itu sama dengan impor BBM kita sebesar 26 juta kiloliter. Dan itu harganya sekitar Rp 300 triliun,” kata Raja, Kamis. Raja mengatakan, penanaman aren seluas itu membutuhkan biaya mencapai Rp 120 triliun. Dia menyebut aren sebagai renewable energy sehingga…
Dosen ITB Usul Kampus Bisa Kelola Tambang jika Punya Prodi Metalurgi
DPR tengah merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerbam yang antara lain mengatur izin pengelolaan tambang dapat diberikan kepada perguruan tinggi terakreditasi. Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Ridho Kresna Wattimena menilai, perguruan tinggi yang memperoleh izin tambang seharusnya terbatas pada yang memiliki program studi terkait pertambangan dan analisis dampak lingkungan atau amdal. Ia mempertanyakan tingkatan akreditasi seperti apa yang dibutuhkan agar perguruan tinggi jika menjadi syarat mengelola WIUP. Ridho menjelaskan, ada tiga tingkatan akreditasi perguruan tinggi, yakni baik, amat baik, dan unggul. “Rendah itu akreditasinya adalah baik, ada 3.360 perguruan tinggi yang akreditasi baik. Yang terakreditasi amat baik ada 472. Kemudian yang paling tinggi, tingkatannya,…
Universitas Padjadjaran Merespons Positif Izin Tambang buat Kampus
Universitas Padjadjaran menilai rencana pemerintah untuk memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dapat dimengerti. Sebab beberapa perguruan tinggi memang memiliki bidang ilmu spesifik di bidang pertambangan. Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Pemasaran Universitas Padjadjaran Rizky Abdulah mengatakan kampusnya juga menawarkan program studi yang relevan dengan pertambangan seperti teknik geologi untuk mendukung rencana pemerintah tersebut. “Pakar dan peneliti Unpad di bidang ini sangat berpengalaman dalam hal studi mineral,” kata Rizky kepada Tempo, Jumat, 24 Januari 2025. Ia mengatakan industri juga kerap mengajak Universitas Padjadjaran bekerja sama dalam meneliti dan mengembangkan urusan pertambangan. Meski begitu, kata dia, Universitas Padjadjaran belum memutuskan untuk terlibat dengan rencana pengelolaan izin tambang untuk…
Gaduh Pagar Laut Meluas: Deretan Fakta Pengaplingan Wilayah di Laut Sidoarjo
Buntut pagar laut, pengaplingan wilayah laut kini tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga ditemukan di perairan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan data dari laman bhumi.atrbpn.go.id, terdapat dua bidang di wilayah perairan Selat Madura yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Bidang pertama, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00182, memiliki luas 2.851.652 meter persegi (285 hektare) yang mencakup wilayah daratan Kecamatan Sedati hingga ke laut lepas. Bidang kedua, dengan NIB 00030, seluas 1.523.655 meter persegi (152 hektare), membentang di wilayah laut dan sebagian menyentuh daratan Sidoarjo. DPRD Jatim Sebut Adanya Pelanggaran Aturan Tata Ruang Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti keberadaan HGB seluas total 656 hektare di laut Sidoarjo.…
Sepanjang 2024, PLN Sediakan 1,6 Juta Ton Biomassa untuk Co-Firing 46 PLTU
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), subholding dari PT PLN (Persero), sepanjang 2024 mampu menyediakan 1,6 juta ton biomassa untuk program co-firing di 46 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1 juta ton. Hal ini disampaikan Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, dalam “Press Briefing Corporate Exposure” pada Rabu (22/1/2025) lalu. “Sepanjang tahun 2024, PLN EPI mampu menjaga rantai pasok energi primer ke seluruh pembangkit. Terjaminnya pasokan dan ketepatan pengiriman merupakan hasil transformasi digital yang kami lakukan,” ujar Mamit, melalui keterangan pers, Kamis (23/1/2025). Selain biomassa, PLN EPI juga memastikan pasokan batu bara untuk PLTU berada pada tingkat days of inventory (HOP)…
Ini Dia 10 Negara dengan Cadangan Emas Terbanyak di Dunia, Ada Indonesia?
Emas, salah satu logam mulia langka di bumi memainkan peran unik dalam ekonomi global. Namun tidak semua negara di dunia bisa memproduksi atau punya cadangan emas pribadi. Emas bisa dihargai begitu mahal, karena sebagai aset berharga bagi banyak negara, emas berfungsi sebagai jaring pengaman bagi investor, terutama selama pergolakan geopolitik yang menyebabkan kegelisahan ekonomi. Selain kepentingan finansialnya, emas juga tetap dihargai dalam berbagai bentuk seperti sebagai perhiasan, mata uang, emas batangan, dan aplikasi teknologi. Lantas, negara mana saja yang memproduksi dan menambang emas paling banyak di dunia? Berikut ini adalah daftar 7 negara yang paling banyak memproduksi emas di dunia berdasarkan data Investing News: 1. Australia Australia memimpin dalam produksi…
Fenomena Hujan Saat Imlek, Mitos atau Sains? Ini Penjelasan BMKG
Hujan yang terjadi pada Januari-Februari di Indonesia sering dikaitkan dengan Tahun Baru Imlek. Sebagian orang percaya dengan mitos beranggapan, hujan yang sering terjadi pada periode tersebut menandakan Imlek akan segera tiba. Meski begitu, perayaan Imlek ternyata tidak berkaitan secara langsung dengan fenomena hujan. Ada penjelasan ilmiah mengapa hujan sering terjadi saat masyarakat Tionghoa merayakan Imlek. Bagaimana penjelasannya? Penyebab hujan sering terjadi saat Imlek Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani mengatakan, sebenarnya tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hujan saat Imlek secara langsung terkait dengan perayaan itu sendiri. Ia menjelaskan, hujan sering turun ketika Imlek karena perayaan ini memang bertepatan dengan musim penghujan di Indonesia pada…
Keputusan Tak Pangkas Produksi Nikel Dikritik, Harga Terancam Anjlok
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tidak memangkas produksi nikel pada 2025 dinilai akan memicu kelebihan pasokan (oversuplai) dan memperburuk tren penurunan harga nikel. Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menyebut Indonesia saat ini menyumbang 63 persen dari total produksi nikel dunia. “Produksi nikel Indonesia sudah lebih dari 1,5 juta ton, tapi demand-nya hanya 1,5 juta ton,” ujarnya dalam rapat pleno RDPU di DPR, Rabu (22/1/2025). Lonjakan IUP dan Produksi Meidy menyebut Indonesia memiliki 395 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang kemungkinan akan terus bertambah. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025, produksi nikel diperkirakan mencapai 300 juta ton. “IUP nikel…