Regulasi

Implikasi Strategis, Teknis, dan Finansial Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

by

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025, yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2025. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma yang fundamental dalam tata kelola lingkungan pertambangan di Indonesia, bergerak dari pendekatan administratif yang bersifat umum menuju rezim teknokrasi yang preskriptif, terkuantifikasi, dan berbasis kinerja. Sebagai instrumen turunan dari Undang-Undang Nomor 4 … Read more

Transformasi Tata Kelola Pertambangan Minerba Melalui Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2025

by

Tulisan ini menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dokumen ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak pemangku kepentingan … Read more

Pedoman Penggunaan Indeks Vegetasi Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk Pemantauan Keberhasilan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

by

Pedoman Ujicoba Penggunaan Indeks Vegetasi Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk Pemantauan Keberhasilan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara     A.    Definisi indeks vegetasi NDVI NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index adalah indikator tingkat kepadatan, tingkat kehijauan serta kondisi dari vegetasi suatu wilayah. Indikator ini dipengaruhi oleh tutupan tanah … Read more

Persetujuan Teknis (Pertek) Sektor Pertambangan Batubara Indonesia Pasca-Regulasi Omnibus Law

by

Dekonstruksi Persetujuan Teknis (Pertek) dalam Kerangka Regulasi Lingkungan 1. Definisi Yuridis dan Pergeseran Filosofi Pertek Sesuai PP No. 22 Tahun 2021 Persetujuan Teknis (Pertek) merupakan instrumen regulasi sentral dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia pasca-implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Landasan hukum definitif untuk Pertek ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 … Read more

Pedoman Teknis Evaluasi RKAB Tahap Kegiatan Operasi Produksi Berdasarkan Kepmen ESDM (Studi Kasus Dokumen Terlampir)

by

KONTEKS DAN OBJEK EVALUASI RKAB OPERASI PRODUKSI A. Latar Belakang dan Signifikansi RKAB Dalam arsitektur regulasi pertambangan di Indonesia, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan memegang peranan sentral. Dokumen ini bukan sekadar perencanaan administratif yang diajukan oleh pemegang izin; ia berfungsi sebagai instrumen fundamental bagi negara, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), … Read more

Paradigma Regulasi Baru untuk Reklamasi dan Pascatambang di Indonesia

by

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025, yang ditetapkan pada 23 Oktober 2025, menandai sebuah pergeseran fundamental dalam kerangka regulasi yang mengatur reklamasi dan pascatambang di sektor pertambangan mineral dan batubara Indonesia. Dokumen ini memperkenalkan serangkaian pedoman teknis yang komprehensif dengan tujuan utama untuk mewujudkan pelaksanaan yang terstandar secara nasional … Read more

Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan

by

Dokumen Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan, yang merupakan Lampiran II dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018, merepresentasikan sebuah kerangka kerja regulasi yang komprehensif dan terperinci bagi industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan teknis, tetapi juga sebagai manifestasi dari filosofi pemerintah dalam … Read more

Pedoman Pelaksanaan Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi Sektor Mineral dan Batubara Indonesia

by

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018, khususnya Lampiran VI, menetapkan pedoman teknis yang komprehensif untuk pelaksanaan reklamasi, pascatambang, dan pascaoperasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di sektor mineral dan batubara. Regulasi ini berfungsi sebagai kerangka kerja operasional yang mendefinisikan siklus hidup penuh dari … Read more

Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara

by

Identifikasi Resmi dan Kedudukan Hukum Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 1827 K/30/MEM/2018, tertanggal 7 Mei 2018. Judul resminya adalah “Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara”. Statusnya bukan sebagai undang-undang yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pedoman menteri yang mengikat dan bersifat operasional. Pedoman ini menerjemahkan undang-undang … Read more

Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan

by

“Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara,” yang merupakan Lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018. Pedoman ini menetapkan kerangka kerja komprehensif yang wajib diimplementasikan oleh seluruh pemegang izin usaha pertambangan serta kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di Indonesia. Analisis ini … Read more