PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAPPENGUMUMAN REKONSILIASI IUP Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-sepuluh sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain : Wilayah IUP tidak tumpang tindih; Dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi IUP yang diumumkan, dalam waktu 30 hari … Read more
Kewajiban Iuran Tetap = Luas wilayah x Tarif Luas wilayah berdasarkan SK IUP /KK/PKP2B Tarif berdasarkan PP No. 9 Tahun 2012 /KK/PKP2B Kewajiban Iuran Produksi = Penjualan x Tarif Penjualan = Tonase x Harga Jual (invoice/PEB) Tarif berdasarkan PP No. 9 Tahun 2012 /KK/PKP2B Tata Cara Pembayaran Kewajiban PNBP Iuran Tetap … Read more
Nama Perijinan : ET Batubara Keterangan : Eksportir Terdaftar Batubara SLA : 5 Hari Peraturan Menteri Perdagangan 95 TAHUN 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Batubara Dan Produk Batubara Download PERSYARATAN No Dokumen Layanan Keterangan Syarat 1 Lain-lain Bukti Pembayaran Iuran Produksi/Royalti Bagi IUP Operasi Produksi ; IUPK … Read more
Dasar Hukum Pengertian Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara(Kepmen 1827 Th 2018 Lampiran I). Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi … Read more
Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan (“Permendag 29/2012”) mengatur mengenai ekspor Produk Pertambangan. Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi yang belum diolah dan/atau dimurnikan (raw material atau ore) dapat berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, yang kemudian diuraikan lebih lanjut jenis-jenisnya dalam Lampiran … Read more
Undang-undang Minerba Pasal 95 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewajiban umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK, yakni: menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, dimana kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk: a) ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3); b) keselamatan operasi pertambangan; c) pengelolaan dan pemantauan … Read more
Menurut Pasal 113 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), suatu kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat diberhentikan sementara, tanpa mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK, apabila terjadi: 1. keadaan kahar; 2. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan … Read more
Hukum pertambangan adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan subyek hukum lain dengan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pertambangan yang mencakup masalah pengusahaan izin pengelolaan dan tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan pertambangan, penindakan jika terjadi sengketa dalam kotrak yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 pertambangan di Indonesia dikuasai oleh negara … Read more
REKONSILIASI IUP CNC Tahap I NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL BANTEN GORONTALO JABAR JATENG DIY JATIM KALBAR KALTENG KALTIM KALSEL MALUKU MALUT NTB NTT PAPUA PAPUA BARAT SULSEL SULTENG SULUT SULTRA CNC Tahap II CNC Tahap III CNC Tahap IV CNC Tahap V CNC Tahap VI CNC Tahap … Read more
IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). … Read more