Sejarah Kantor Pos di Indonesia, Didirikan 277 Tahun yang Lalu

Tepat 277 tahun yang lalu, kantor pos pertama di Indonesia didirikan, yakni pada 26 Agustus 1746.

26 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pos Indonesia.

Berdirinya kantor pos pertama di Indonesia menjadi cikal bakal PT Pos Indonesia.

Lantas, seperti apa kantor pos pertama di Indonesia itu?

Kantor pos pertama di Indonesia

Kantor Pos pertama di Indonesia didirikan di Jakarta (dulu Batavia) oleh Gubernur Jenderal GW Baron van Imhoff pada 26 Agustus 1746.

Lokasi kantor pos pertama di Indonesia berlokasi tepat di Balai Kota Pemerintahan Hindia Belanda. Lokasi tersebut dipilih lantaran kantor pos memiliki peran penting pada zaman kolonial.

Apalagi, Batavia saat itu merupakan pusat pemerintahan pada zaman Hindia Belanda. Sehingga arus informasi harus diterima dengan cepat.

Dilansir dari Kompas.com (2020), dahulu, perhubungan pos hanya dilakukan di sejumlah kota tertentu di dalam dan luar Pulau Jawa. Adapun, surat dan paket pos hanya ditaruh di Gedung Penginapan Kota atau Stadsherbrg.

Kini, bangunan kantor pos pertama di Indonesia itu menjadi gedung Pos Bloc Jakarta.

Pendirian kantor pos pertama di Indonesia bertujuan untuk menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda.

Sejak itulah pelayanan pos lahir dan memberikan pelayanan kepada publik.

Empat tahun berselang, tepatnya pada 1780 didirikan kantor pos kedua yang berlokasi di Semarang.

Tujuannya untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara Jakarta dengan Semarang. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan.

Sejarah kantor pos dari masa ke masa

Sejak awal didirikan, kantor pos mengalami banyak perubahan status hingga saat ini.

Dilansir dari Pos Indonesia, berikut perkembangan kantor pos di Indonesia dari masa ke masa:

1875 – Posten Telegrafidienst

Perubahan pertama dimulai dari Jawatan Post, Telegraph dan Telephone (PTT) pada 1875.

Saat itu Dinas pos disatukan dengan dinas Telegrap dengan nama Posten Telegrafidienst.

Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik.

1877 – Union Postale Universelle

Dua tahun kemudian, lembaga ini menjadi anggota dari Universal Postal Union (UPU).

Perubahan itu terjadi ketika pemerintahan kolonial dinas pos pemerintahan Belanda sudah berhubungan dalam pengiriman surat dan barang secara internasional.

Kemudian, pada 1884, Post en Telegraafdienst mulai menyediakan layanan telepon.

Pada 1906, nama lembaga ini pun diubah menjadi Post, Telegraaf, en Telefoondienst (PTT).

1945 – Hari Bakti POSTEL

Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel).

Perubahan itu terjadi pada saat pendudukan Jepang di Indonesia. Saat itu, jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang.

Lalu pada 27 September 1945 Angkatan Muda PTT mengambil alih kekuasaan PTT dan secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia.

Peristiwa tersebut diperingati menjadi hari bakti PTT atau hari bakti POSTEL.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia pascakemerdeka mengubah PTT menjadi sebuah jawatan dengan nama Djawatan Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT).

1965 – PN Pos dan Giro

Sejak 1965, stastus pos Indonesia berganti menjadi Perusahan Negara dan Giro (PN Pos dan Giro).

1978 – Perusahaan Umum Pos dan Giro

Pada 1978, status pos Indonesia kembali berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro.

Sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri.

1995 – PT Pos Indonesia (Persero)

Setelah selama 17 tahun berstatus Perusahaan Umum. Pada 20 Juni 1995 , status pos indonesia berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

Kantor pos di era digital

Berdiri sejak lebih dari dua abad lamanya, PT Pos Indonesia terus menghadapi tantangan.

Kini, tantangan yang dihadapi mereka adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital.

Kebiasaan surat menyurat lewat kantor pos sudah mulai ditinggalkan sejak adanya aplikasi kirim pesan di smartphone yang lebih cepat dan efektif.

Sebaliknya, di era digital, kebutuhan konsumen terhadap jasa kurir pos yang dulu mengantar surat kini berubah menjadi kurir barang.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahju Setijono mengakui beratnya tantangan yang dihadapi perusahaannya pada saat ini.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan penjualan prangko karena situasinya sudah shrinking (menciut). Kita harus melakukan penyesuaian investasi dan melakukan inovasi tetapi tanpa mengabaikan tugas utama dari PT Pos Indonesia untuk melayani bangsa Indonesia,” ujar Gilarsi, dilansir dari Harian Kompas.

Tantangan tersebut semakin nyata apabila ditengok kembali bahwa pendirian PT Pos Indonesia pertama kali bukan disiapkan untuk menghadapi era digital seperti hari ini.

Salah satu inovasi PT Pos Indonesia di tengah era digital adalah dengan menambah layanan warehousing lengkap dengan supply chain management yang memudahkan pendistribusian produk ke mana pun di seluruh pelosok tanah air.

PT Pos Indonesia juga sedang bergerak ke marketplace online dengan membangun situs belanja dengan nama GaleriUKM dan memperkuat para pelaku e-commerce yang masuk ke marketplace online.

sumber: kompas.com

Author: Gerai Kendhil

Leave a Reply