Alam Indonesia begitu beragam, dari barisan pegunungan yang menjulang, hutan tropis yang lebat, hingga pantai dan lautan yang memesona—semuanya terbentuk melalui proses geologis yang kompleks dan berlangsung selama jutaan tahun. Keunikan lanskap Indonesia bukanlah hasil kebetulan. Di balik keindahan alam yang kita nikmati hari ini, tersimpan kisah panjang tentang dinamika bumi yang aktif dan terus … Read more
Kontan – 07 Oktober 2025 — Pemerintah resmi menerbitkan PP No. 39 Tahun 2025 sebagai turunan UU No. 2/2025 Minerba, menggantikan PP No. 96/2021, dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 11 September 2025. Aturan ini memperluas partisipasi koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan dalam kegiatan pertambangan dan hilirisasi. Melalui Pasal 26F, WIUP dapat diberikan secara prioritas … Read more
Studi kelayakan dalam kegiatan pertambangan diatur dalam beberapa regulasi utama, terutama Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020. Studi ini wajib dilakukan sebelum tahap operasi produksi. 📘 Dasar Hukum Studi Kelayakan Pertambangan 1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2021 2. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 3. Permen … Read more
Studi kelayakan merupakan tahap kritis dalam siklus hidup proyek pertambangan batubara di Indonesia. Keberadaan studi kelayakan tidak hanya wajib secara regulasi sebagai syarat peralihan dari tahap eksplorasi menuju operasi produksi, namun juga menjadi dasar semua perencanaan teknis, pengelolaan lingkup lingkungan, hingga proyeksi keekonomian tambang. Pemerintah telah mengatur secara rinci mengenai format, tata cara penyusunan, evaluasi, … Read more
Reklamasi tambang merupakan proses esensial yang wajib dilakukan oleh setiap entitas pertambangan untuk memastikan pemulihan dan fungsi lahan bekas tambang agar kembali optimal sesuai peruntukan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Di tengah masifnya kegiatan pertambangan, baik mineral maupun batu bara di Indonesia, kebijakan reklamasi dan pascatambang telah menjadi perhatian utama pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat. Pentingnya … Read more
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen krusial dalam sistem perizinan lingkungan di Indonesia, khususnya untuk sektor yang berdampak besar seperti pertambangan batubara. Fungsi utama AMDAL adalah memastikan bahwa setiap rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar pada lingkungan telah melalui proses kajian, mitigasi, dan pemantauan lingkungan secara sistematis sebelum aktivitas dimulai. Sejalan dengan itu, … Read more
Dalam satu dekade terakhir, isu penutupan tambang di sektor pertambangan batubara Indonesia menjadi semakin krusial, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kebutuhan akan transisi energi bersih. Penutupan tambang tidak sekadar soal menghentikan operasi produksi, melainkan melibatkan proses teknis dan administratif yang kompleks, serta berkaitan erat dengan aspek regulasi, lingkungan, ekonomi, sosial, … Read more
Industri pertambangan di Indonesia terus berkembang seiring kebutuhan dunia akan mineral dan batu bara yang makin tinggi. Namun, pertumbuhan sektor ini diiringi oleh kompleksitas regulasi serta tuntutan akan praktik pertambangan yang profesional, berkelanjutan, dan taat hukum. Salah satu aspek krusial yang mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam operasi pertambangan adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). IUJP … Read more
Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan (disingkat IPP) merupakan komponen penting dalam tata kelola pertambangan Indonesia, di mana peran serta regulasi ketat menjadi landasan untuk memastikan aktivitas pengangkutan dan penjualan hasil tambang berlangsung secara legal, transparan, dan akuntabel. Industri pertambangan Indonesia memiliki dampak ekonomi yang vital, namun rentan terhadap praktik ilegal dan tata kelola … Read more
Pertambangan di Indonesia memiliki tata kelola perizinan dan penataan wilayah yang sangat kompleks dan teregulasi ketat. Salah satu istilah penting yang sering muncul dalam berbagai dokumen peraturan serta praktik teknis adalah ‘Wilayah Proyek’. Istilah ini kerap dianggap tumpang tindih atau bahkan sering disamakan dengan istilah lain seperti Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha … Read more